Kuningan Raih Penghargaan Program 3 Juta Rumah, Dapat Alokasi Rp 5 Miliar

Berita Kuningan – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kuningan berhasil mengukir prestasi di tingkat nasional dengan meraih Penghargaan Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Regional Jawa-Bali Batch II Tahun 2026.

Dalam ajang yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tersebut, Kabupaten Kuningan menyabet predikat Terbaik II untuk kategori Implementasi Program 3 Juta Rumah Tingkat Kabupaten.

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Bupati Kuningan Dian Rachmat Yanuar di Nusa Dua Convention Centre Bali, Jumat (28/8/2026). Dalam acara tersebut, Bupati didampingi Sekretaris Daerah U Kusmana serta Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Perkimtan) Kabupaten Kuningan Deni Hamdani.

Capaian ini membawa dampak konkret bagi daerah. Atas prestasi tersebut, Kabupaten Kuningan mendapatkan tambahan dukungan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 250 unit bedah rumah yang bernilai Rp 5 miliar.

Bupati Kuningan Dian Rachmat Yanuar menyatakan rasa syukurnya atas apresiasi dari pemerintah pusat. Menurutnya, penghargaan ini merupakan buah dari kerja keras dan kolaborasi lintas sektor di Kabupaten Kuningan.

"Alhamdulillah, penghargaan ini tentu menjadi kebanggaan bagi Kabupaten Kuningan. Namun yang paling penting bukan awards-nya, melainkan bagaimana program perumahan ini benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Rumah adalah kebutuhan dasar untuk membangun masa depan keluarga.

Dian menjelaskan, komitmen Pemkab Kuningan dalam mendukung Program 3 Juta Rumah dijalankan melalui beragam skema intervensi, baik pembangunan baru maupun peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu).

Hingga 2026, para pengembang swasta di Kuningan telah membangun sekitar 1.500 unit rumah subsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Sementara lewat program BSPS reguler, Kuningan memperoleh alokasi sebanyak 1.293 unit rumah.

Tak hanya mengandalkan APBD dan APBN, percepatan penyediaan hunian layak di Kuningan juga ditopang partisipasi publik dan swasta. Lembaga filantropi mencatatkan bantuan pembangunan sekitar 200 unit rumah, sedangkan program Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan pengembang menyumbang 20 unit bedah rumah.

"Semangat kolaborasi ini yang terus kita dorong. Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri, harus ada keterlibatan dunia usaha, pengembang, lembaga sosial, hingga masyarakat," tambahnya.

Guna memperluas akses masyarakat terhadap rumah murah dan layak, Pemkab Kuningan juga meluncurkan sejumlah insentif dan kemudahan regulasi.

Di antaranya adalah pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) khusus MBR. Pemkab Kuningan juga memberi kelonggaran syarat domisili agar pekerja ber-KTP luar daerah tetap bisa mengakses rumah subsidi di Kuningan.

Dari sisi pembiayaan, akses masyarakat didukung melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Dian menegaskan, keberhasilan program perumahan tidak hanya diukur dari banyaknya fisik bangunan yang berdiri, melainkan juga kualitas lingkungan permukiman.

"Kita tidak sekadar membangun fisik rumah, tetapi juga memastikan lingkungannya sehat, aman, dan dilengkapi prasarana dasar yang memadai. Penghargaan ini akan menjadi motivasi bagi kami untuk terus bekerja lebih baik demi meningkatkan kualitas hidup warga Kuningan," pungkasnya.( Pray/Red )