FPKP Libatkan Insan Pers untuk Kawal Kebijakan Publik

Berita Kuningan - Kebijakan publik merupakan keniscayaan pemerintah yang dipilih langsung oleh rakyat. Pemerintah menghimpun sumberdaya finansial dari pajak dan lainnya yang berhubungan dengan kepentingan dan aktivitas masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat perlu mengawal formulasi dan implementasi kebijakan tersebut, sebagaimana disampaikan H Nana Mulyana Latif ST, Koordinator Forum Pemerhati Kebijakan Publik (FPKP).

Nana menuturkan, di era transparansi seperti sekarang ini, formasi dan implementasi kebijakan publik masih banyak yang kurang dipahami secara utuh oleh masyarakat. Bisa terjadi kemungkinan pembohongan publik karena masyarakat dianggap tidak tahu.

"Di era transparansi seperti sekarang ini, seharusnya sudah tidak ada lagi pembohongan terhadap masyarakat. Untuk itu, masyarakat harus cerdas dalam mencermati kebijakan yang diambil pemerintah dan mengawal formulasi dan implementasi kebijakan publik," ungkap Nana.

Pentingnya pengawasan kebijakan publik menjadi salahsatu dasar dibentuknya FPKP. Dengan adanya  pengawasan, diharapkan upaya pemerintah untuk memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat dapat berjalan dengan baik.

"Perlu serangkaian strategi untuk mengawal formulasi dan implementasi kebijakan publik. Masyarakat harus cerdas dalam mencermati kebijakan yang diambil oleh pemerintah agar benar-benar berpihak pada masyarakat," lanjut Nana.

FPKP akan melakukan berbagai strategi untuk mengawal formulasi dan implementasi kebijakan publik, mulai dari menanamkan sikap kritis untuk membangun pada masyarakat, hingga pemanfaatan high technologi yakni dengan penerapan tekhnologi tingkat tinggi dalam menjalankan aktivitasnya.

Selain itu, Nana menambahkan, FPKP melibatkan insan pers didalamnya. Dengan melalui pemberitaan, pers memiliki kode etik dan kebebasan dalam menyampaikan informasi serta mengungkap kebenaran sesuai fakta.

"Pihak yang selama ini memiliki ruang publik yang sangat leluasa adalah pers. Melalui media akan banyak orang yang mengetahui informasi. Pers merupakan kekuatan yang sangat besar dalam mengontrol layanan publik yang dilakukan oleh pemerintah," ujarnya.

Dengan memberdayakan potensi insan pers yang memiliki jiwa patriotis, objektif, dan profesional dalam memberitakan layanan publik, Nana berharap masyarakat dapat menerima informasi dengan cepat dan akurat terkait kebijakan publik.

Selain insan pers, FPKP juga melibatkan berbagai unsur masyarakat dari berbagai kalangan, akademisi, praktisi hukum pidana dan perdata, Mahasiswa dan berbagai unsur masyarakat lainnya. (AR27/Red)