Murni Kegiatan Sosial, JPU Tak Ada Unsur Politik


Kuningan, (BK) - Forum Komunikasi dan Aksi Jaring Pengaman Umat (JPU) Kabupaten Kuningan pada tanggal 17 April 2018 menginjak usia satu tahun. Dalam usia tersebut masih terus membantu para dhuafa, salah satunya adalah pemberian bantuan rutin kepada Tety, salah satu mitra JPU yang berasal dari Desa Ciporang, Kecamatan Maleber, Kabupaten Kuningan, Ahad (15/04/2018)

Tety merupakan mitra JPU yang mendapat bantuan rutin untuk keperluan sehari-hari seperti pampers, sembako dan lain-lain. Tety menderita lumpuh sejak 8 tahun lalu. Setelah orang tuanya meninggal, Tety tinggal seorang diri di rumah warisan peninggalan orang tuanya dan diurus oleh kakak ipar yang tinggal dirumah sebelahnya.

Kondisi kakak Teti yang mengurus pun terbilang kurang mampu sehingga Tety mendapatkan bantuan JPU secara rutin untuk kebutuhan sehari-hari sebagaimana diungkapkan kordinator JPU, dr Elly Wijaya Nursyam SpPD, MH. Kes, MM, Finasim yang diwakili oleh Sulastri selaku Penanggung Jawab Divisi Sosial JPU.

"Tety merupakan salah satu dari lima puluh orang dhu'afa zona merah yang rutin mendapat bantuan pangan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan melalui program JPU dan kebutuhan lainnya dari JPU setiap bulannya," ungkap Sulastri.

Sulastri menambahkan bahwa JPU akan terus berjuang membantu masyarakat miskin. Tidak ada kaitannya dengan Pilkada serentak yang sedang berjalan. JPU sudah berjalan sebelum Pilkada dan InsyaAllah akan terus berjalan setelah Pilkada.

"Tahun ini adalah tahun politik jadi ada saja yang curiga bahwa kegiatan JPU ada sangkut pautnya dengan Pilkada. Untuk itu kami tegaskan sekali lagi bahwa JPU murni sosial dan tidak ada kaitan dengan politik," tegas Sulastri.

JPU adalah forum komunikasi dan aksi yang independen, bukan program pemerintah dan tidak dibawahi oleh dinas apapun. Keterlibatan pemerintah daerah dalam JPU hanyalah sebagai anggota yang memang bersama-sama pihak lain baik swasta, komunitas maupun perorangan untuk bersinergi melalui komunikasi yang dibangun dengan baik sehingga mampu membantu masalah-masalah yang ada di masyarakat.

"Masalah yang ada di masyarakat merupakan tanggung jawab kita bersama, untuk itu komunikasi antara pemerintah, swasta, komunitas dan perorangan harus dibangun dengan baik, salah satunya melalui JPU yang merupakan wadah komunikasi dan aksi," lanjut Sulastri.

Selain itu sulastri pun kembali menegaskan bahwa JPU tidak ada kaitan dengan pasangan calon bupati atau partai manapun. JPU tidak melarang anggotanya untuk terlibat politik secara pribadi namun dilarang mengaitkan JPU secara keorganisasian  untuk menjaga netralitas JPU yang hanya fokus membantu dengan niat Lillahita'ala.

"JPU secara keorganisasian tidak mendukung salah satu calon bupati. Siapapun nanti yang terpilih sebagai bupati InsyaAllah akan kami dukung dan akan bersinergi untuk bersama-sama mewujudkan Kuningan sejahtera," pungkasnya. (AR27/Red)

Posting Komentar

0 Komentar

0 Viewers