Perkuat Ketahanan Pangan, Polri Integrasikan Akses KUR dan Penyerapan Bulog untuk Ekosistem Jagung

Berita Kuningan – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memperkuat peran strategisnya sebagai akselerator ketahanan pangan nasional. Melalui skema kolaborasi lintas sektoral, Polri memfasilitasi akses pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan menjamin penyerapan hasil panen oleh Perum Bulog demi memutus rantai ketergantungan petani terhadap tengkulak.

​Langkah strategis ini dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Ketahanan Pangan di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (6/2). Forum tersebut mempertemukan pemangku kepentingan utama, mulai dari Kementerian Pertanian, Perum Bulog, BPK, Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), hingga Asosiasi Pabrik Pakan Ternak.

​Brigjen Pol Langgeng Purnomo, Karobinkar SSDM Polri sekaligus Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan, menyatakan bahwa rakor ini merupakan momentum konsolidasi untuk mereplikasi keberhasilan swasembada tahun lalu.

​"Indonesia telah membuktikan kemandirian dengan mencapai zero import jagung pakan ternak sepanjang 2025. Fokus kita di 2026 adalah memperkuat fondasi tersebut melalui kolaborasi hulu-hilir yang lebih presisi," tegas Brigjen Langgeng.

​Di lini produksi, Polri mengoptimalkan peran sebagai penghubung (bridging) antara kelompok tani dengan sektor perbankan. Kerjasama dengan Himbara difokuskan untuk mengatasi kendala permodalan yang selama ini menjadi celah masuknya tengkulak.

​Senior Vice President BRI, Danang Andi Wijanarko, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengalokasikan plafon KUR Mikro sebesar Rp180 triliun pada tahun 2026. Alokasi ini diarahkan untuk mendukung ekosistem pertanian, termasuk perluasan lahan jagung di wilayah potensial seperti Nagreg dan Ciamis, Jawa Barat.

​Pada sisi hilir, Polri menggandeng Perum Bulog untuk memberikan jaminan harga (offtaker) bagi petani. Berdasarkan mandat terbaru, Bulog ditargetkan menyerap 1 juta ton jagung untuk Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) dengan harga beli Rp6.400 per kilogram.

​Intervensi ini bertujuan memastikan harga di tingkat petani tetap stabil dan berada di atas Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Implementasi di Jawa Barat dan Kalimantan Selatan telah menunjukkan hasil positif, di mana harga serapan mampu dipertahankan pada level optimal, melindungi petani dari fluktuasi harga pasar yang ekstrem.

​Program terintegrasi ini diproyeksikan tidak hanya untuk mengaktifkan lahan tidur, tetapi juga untuk menciptakan ekosistem pertanian yang sehat secara finansial. Dengan kepastian pasar dan dukungan manajerial, petani diharapkan mampu meningkatkan produktivitas sekaligus memperbaiki kesejahteraan secara berkelanjutan.

​Melalui pengawalan dari hulu hingga hilir, Polri menegaskan komitmennya dalam mendukung kedaulatan pangan sebagai salah satu pilar stabilitas nasional.( Jopray/Red )