Tak Jera, Atang Makin Semangat Perjuangkan Nasib Rakyat Kecil

Berita Kuningan - Kejadian salah tulis dalam blanko yang terjadi saat Atang, warga Kelurahan Cipari, Kec. Cigugur, Kab. Kuningan menyalurkan bantuan Sembako dari Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK)  yang menyebabkan dirinya harus berurusan dengan pihak kepolisian tak membuat Atang jera.

Kepada awak media, Atang menegaskan bahwa justru dengan adanya kejadian itu, dirinya semakin semangat untuk memperjuangkan hak-hak rakyat. Mengambil pelajaran dari kejadian beberapa waktu lalu, kini Atang akan semakin serius mengawasi hak-hak rakyat agar tidak ada penyelewengan.

"Dari kejadian kecil, hanya sedikit kesalahan yang samasekali tidak ada unsur kesengajaan saja bisa berdampak besar, itu pun anggaran organisasi, apalagi anggaran dari uang rakyat seperti APBD, APBN maupun lainnya, ini harus benar-benar kita kawal dan kita awasi," ungkap Atang.

Atang menuturkan, ditengah Pandemi corona ini, Bantuan Sosial (Bansos) masyarakat terdampak Covid-19 dari uang rakyat baik APBN, APBD dan sumber lainnya sedang mengalir deras. Namun masih saja banyak masyarakat dibawah yang mengeluh belum dapat bantuan.

"Bantuan Sosial dari pemerintah baik dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten bahkan desa sudah digelontorkan, tapi fakta dilapangan masih banyak warga yang membutuhkan belum mendapatkan bantuan, terus kemana larinya bantuan?," ujar Atang.

Bersama rekan-rekan, Atang menegaskan bahwa dirinya akan mencari tahu titik permasalahan. Tak hanya sumber bantuan, Atang bersama rekan-rekan juga akan mengawasi sistem penyaluran bantuan mulai dari proses transaksi hingga pendistribusian ke Masyarakat.

"Kita harus kawal proses Bansos ini. Selain harus tepat sasaran, masyarakat juga harus tau darimana beli Sembako itu, jangan sampai dalam proses transaksi ada pelanggaran, ini bisa merembet ke proses selanjutnya," lanjut Atang.

Tak hanya eksekutif, Atang juga akan mengawasi legislatif. Menurutnya, banyak bantuan dari Dewan, baik yang menggunakan dana Pokir atau lainnya yang harus diawasi dan dikawal agar tepat sasaran dan tidak ada penyelewengan.

"Kita belakangan ini sering mendengar para wakil rakyat menyalurkan bantuan sosial dengan bebagai bentuk, sebagian besar itu menggunakan uang rakyat, untuk itu sebagai rakyat kita harus mengawal biar semua jelas," pungkasnya. (AR27/EH16/Red)