Masjid Agung Kuningan Jadi Tempat Pacaran, Ini Tanggapan DKM

February 14, 2019 Add Comment


Berita Kuningan - Sejatinya Masjid adalah tempat suci yang diperuntukan sebagai sarana ibadah umat muslim. namun, ada saja orang-orang tidak bertanggung jawab yang menyalahgunakannya. Diantaranya adalah sebagai tempat  berduaan pasangan yang belum halal atau biasa disebut pacaran.

Hari Ahad kemarin (10/02), komunitas Generasi Tanpa Pacaran (GTP) mendapati 10 pasangan yang belum halal sedang bermesraan di pelataran Masjid Syi'arul Islam. Setelah ditegur dengan sopan dan lembut, 10 pasangan tersebut akhirnya meninggalkan pelataran Masjid Agung Kuningan.

Menanggapi hal itu, DKM Syairul Islam sangat menyesalkan adanya oknum-oknum yang menggunakan Rumah Allah untuk perbuatan tercela. Dirinya mengungkapkan bahwa masjid adalah tempat suci, jadi sangat tidak pantas jika harus dikotori dengan perbuatan dosa.

"Pacaran saja dilarang, apalagi pacarannya didepan Mesjid. Sungguh tidak bermoral dan tidak sesuai dengan ajaran agama islam " tutur Drs. H. Yayan Sofyan, Ketua DKM Syairul Islam Kab.  Kuningan.

Yayan pun menegaskan bahwa, pihak DKM juga sebenarnya sudah melakukan berbagai tindakan. Hanya karena    keterbatasan  SDM dan lainnya sehingga setiap orang yang datang tidak semuanya dapat terkontrol.

Oleh karena itu, pihaknya akan berusaha lebar h maksimal diantaranya memperketat penjagaan,  kewaspadaan dan juga melakukan sosialisasi terhadap lingkungan masyarakat yang datang ke Masjid bahwa pada dasarnya masjid itu untuk beribadah, mencari ilmu dan meningkatkan ketaqwaan.

Yayan pun berharap agar pemerintah juga kiranya mempunyai suatu kebijakan untuk mengatur masyarakatnya agar menciptakan ketentraman pada masyarakat dan adanya upaya penegakan aturan yang sudah dibuat.

"Dimohon untuk pemerintah agar lebih memerankan fungsinya, meningkatkan perannya untuk ketertiban didaerahnya, khususnya di Kab. Kuningan," pungkasnya.
(AR27/Red)

Buron Koruptor Tertangkap di Alam Asri Kuningan

February 13, 2019 Add Comment

Berita Kuningan - Tim Intelijen Kejaksaan Agung bersama Tim Kejari Jakarta Utara dibantu Kejari Kuningan berhasil menangkap buron koruptor, Ali Patta, yang sudah kabur selama 2 tahun. Ali Patta merupakan koruptor kasus peningkatan jalan di Kecamatan Koja, Jakarta Utara dengan kerugian negara Rp 513 juta.

Menurut keterangan informasi yang didapat dari Kejaksaan Negeri Kuningan, Ali Patta merupakan koruptor yang divonis 5 tahun penjara dengan denda Rp 200 juta dengan ketentuan, jika tidak dibayar maka diganti pidana kurungan 6 bulan dan membayar uang pengganti sebesar Rp 513 juta.

Ali ditangkap di tempat kediaman istrinya yang berlokasi di Perumahan Alam Asri, Kuningan, Jawa Barat, Rabu (13/02), sekitar pukul 16.15 WIB sore kemarin. Penangkapan Ali merupakan bagian dari operasi tangkap buronan (Tabur 31.1).

Menurut keterangan Kepala Kejari Kuningan, Adhyaksa Darma Yuliano, SH MH menuturkan bahwa Pihaknya hanya membantu Tim Intelijen Kejaksaan Agung dan Tim Kejari Jakarta Utara untuk proses penangkapan tersebut.

“Kami dari Kejaksaan Negri Kuningan hanya membantu Tim Intelijen Kejaksaan Agung dan Tim Kejari Jakarta Utara karena kebetulan terpidana berada di wilayah Kabupaten Kuningan,” ungkapnya kepada wartawan Berita Kuningan saat dihubungi melalui Telepon selulernya.

Dirinya pun menuturkan bahwa keberadaan Ali Patta di Kabupaten Kuningan belum sampai 1x24 jam. “Belum sampai 1x24 Jam berada di Kabupaten Kuningan, Terpidana berhasil ditangkap di Rumah Istrinya,” pungkasnya. (AR27/Red)

KPU Kuningan Buka Posko Layanan Pindah Memilih

February 13, 2019 Add Comment

Kuningan, (BK) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kuningan sejak hari ini (13/2) telah membuka posko layanan pindah memilih. Posko tersebut berdiri di Kantor KPU Kabupaten Kuningan Jalan Jenderal Sudirman No. 80 Kuningan. Setiap harinya, posko tersebut melakukan pelayanan pindah memilih terhitung sejak pukul 08.00 s.d. 16.00 WIB hingga tanggal 17 Februari 2019.

“Posko ini didirikan sebagai wujud bakti kami melayani pemilih di Kabupaten Kuningan. Lebih khususnya bagi pemilih yang pada hari H pencoblosan 17 April 2019 tidak dapat mencoblos di TPS terdaftar di wilayah Kabupaten Kuningan.” tutur Dudung Abdul Rokhman Kasubbag Program dan Data KPU Kabupaten Kuningan.

Dudung menjelaskan, terdapat beberapa alasan yang menyebabkan seseorang pindah memilih yakni menjalankan tugas pada hari pemungutan suara; menjalani rawat inap dan keluarga yang mendampingi; menjalani perawatan di panti sosial/ rehabilitasi; menjalani rehabilitasi narkoba; menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan, atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan; tugas belajar/ menempuh pendidikan menengah atau tinggi; pindah domisili, tertimpa bencana alam; bekerja di luar domisili.

“Squad Program dan Data KPU Kabupaten Kuningan yang terdiri dari Toto Saptori, Muh. Muchlidin, Ajiv Rizki Permadi, dan Zaka Vikryan akan secara bergiliran melayani layanan pindah memilih dan dibantu dengan tim KPU Kabupaten Kuningan lainnya di posko tersebu.” tutur Dudung.

Dudung selanjutnya menyampaikan bahwa layanan pindah memilih ini bisa langsung dilakukan di Posko yang terdapat di KPU Kabupaten Kuningan atau menghubungi Panitia Pemungutan Suara di wilayah domisili masing-masing. Dan tidak kalah pentingnya, selain meminta surat tersebut, pemilih harus juga mengetahui hak surat suara yang didapatnya di TPS tujuan, karena bisa jadi surat suarat yang diterima berkurang dari hak surat suara yang jika pencoblosan dilakukan di TPS asal.

Bagi pemilih yang pindah memilih antar kecamatan pada Dapil yang sama maka surat suara yang akan diterimanya utuh yakni surat suara Pilpres, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten. Bagi pemilih pindah antar kecamatan yang pada Dapil yang berbeda sekabupaten maka surat suaranya akan diterimanya surat suara Pilpres, DPD RI, DPR RI, dan DPRD Provinsi. Bagi pemilih pindah antar kabupaten pada Dapil yang sama satu provnisi maka surat suara yang akan diterimanya surat suara Pilpres, DPD RI, DPR RI, dan DPRD Provinsi.

Bagi pemilih pindah antar kabupaten pada Dapil yang berbeda dalam satu Provinsi surat suara yang akan diterimanya surat suara Pilpres dan DPD RI. Sementara untuk pemilih pindah memilih antar provinsi dan ke luar negeri maka surat suara yang akan diterimanya hanya surat suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. (KPU/Red)

Maksiat Dibiarkan, Bencana Melanda Kuningan, GTP Turun Tangan

February 10, 2019 Add Comment


Kuningan, (BK) - Maraknya berbagai bencana yang terjadi di Kabupaten Kuningan belakangan ini, menjadi perhatian khusus bagi para remaja yang tergabung dalam komunitas Generasi Tanpa Pacaran ( GTP ).

Komunitas yang aktif mensosialisasikan dampak negatif dari pacaran sebelum nikah ini menilai bahwa, salah satu penyebab banyaknya bencana di Kabupaten Kuningan adalah semakin banyaknya pelaku maksiat yang kian berani.

Menurut Wakil Ketua GTP, Jajang Alamsyah mengungkapkan bahwa bencana yang marak terjadi belakangan ini adalah peringatan dari Allah atas dosa-dosa yang telah dilakukan, salah satunya adalah dosa zinah yang semakin terang-terangan dilakukan bahkan dimuka umum.

Jajang Alamsyah yang akrab disapa Jajang ini pun menuturkan bahwa, salah satu jalan untuk melakukan zinah adalah pacaran sebelum nikah. Pacaran menjadi alasan untuk melakukan maksiat dengan kedok kasih sayang.

"Sekarang ini para remaja sudah berani terang-terangan pacaran tanpa rasa malu di tempat terbuka, di Taman-taman bahkan Halaman Masjid pun dijadikan lahan untuk berduaan," ungkap Jajang.

Untuk itu, GTP melakukan kegiatan "Dakwah Go", yakni dakwah langsung dengan konsep sharing dan membagikan buletin kepada remaja-remaja yang sedang berduaan di halaman Masjid Syi'arul Islam, Ahad (10/02).

"Jangankan di Taman-taman yang ada tempat tersembunyi, bahkan ditengah kota termasuk di halaman Masjid pun kini sudah menjadi tempat pacaran. Kami hanya takut murka Allah kepada Kabupaten Kuningan apabila hal ini terus dibiarkan," lanjut Jajang.

Dalam kegiatan yang dilakukan selama sekitar 3 jam tersebut, komunitas yang beranggotakan sekitar 200 orang ini telah berbagi ilmu kepada kurang lebih 10 pasangan remaja yang sedang asyik berduaan di Halaman Masjid Syiarul Islam.

Sementara itu, Amar Thohir, salah satu pembina GTP berharap agar semua pihak baik orang tua, guru dan pemerintah pun turut mendukung kegiatan semacam ini.

"Salah satu misi Bupati Kuningan adalah menjadikan Kuningan yang agamis, tapi realitanya prilaku yang jelas-jelas melanggar norma agama dibiarkan begitu saja," ungkap Amar.

Amar pun merasa sangat prihatin dengan kondisi yang ada. Bahkan para pelaku maksiat yang melanggar norma-norma agama tersebut melakukan hal taksenonoh itu tak jauh dari Pos Satpol PP.

"Taman Kota dan Halaman Masjid Syi'arul Islam itu tepat berada didepan dan samping Pos Satpol PP. Tapi seperti ada pembiaran atau memang karena tidak adanya aturan yang mengatur terkait hal tersebut," lanjut Amar.

Amar pun berharap agar Bupati Kuningan dapat memperhatikan hal ini. Peran pemimpin sangat diperlukan sebagai sebuah usaha untuk mewujudkan Kabupaten Kuningan menjadi Kabupaten yang agamis menjadi nyata bukan hanya selogan semata.

"Bupati itu harusnya lebih memperhatikan hal-hal seperti ini. Kalau maksiat terus dibiarkan dan Allah murka, bukan hanya pelaku saja, kita yang diam melihat perbuatan-perbuatan itu pun akan terkena dampaknya, bahkan seluruh Kabupaten Kuningan bisa terkena adzab Allah,"pungkasnya. (AR27/Red)

Aturan BPJS Persulit Rakyat Miskin

February 07, 2019 Add Comment


Kuningan, (BK) - Dianggap banyak aturan BPJS yang tidak berpihak pada masyarakat miskin, masyarkat kuningan dari berbagai Ormas, LSM dan Komunitas yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Kuningan Peduli Kesehatan (AMKPK) melakukan audiensi dengan pihak BPJS Kuningan yang bertempat di Dinas Kesehatan Kab. Kuningan, Kamis (07/02).

Dalam kesempatan tersebut hadir Kepala BPJS Kuningan beserta jajaran, Kepala Dinas Kesehatan Kab. Kuningan, Direktur dan Wakil Direktur RSUD 45, Direktir RSU El Syifa dan beberapa perwakilan Ormas, LSM dan Komunitas.

Kordinator AMKPK, Dadan Somantri SH menuturkan bahwa, BPJS yang merupakan lembaga penyelenggara pemberi jaminan kesehatan pada masyarakat tidak sedikitpun berpihak pada masyarakat miskin. Aturan-aturan yang ada justru memberatkan dan tidak membantu pasien tidak mampu.

"Azas BPJS juga harus berazas kemanusiaan, dan bermanfaat. namun faktanya, hal tersebut tidak dapat dirasakan oleh masyarakat. Mestinya dengan prinsip gotong royong dari hasil iuran peserta yang mampu dapat membantu mereka yang tidak mampu," ungkap Dadan.

Dadan menambahkan bahwa tidak semua masyarakat miskin menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari Pemerintah baik dari APBN maupun APBD karena banyak yang tidak tepat sasaran. Banyak dari masyarakat yang benar-benar tidak mampu justru tidak mendapatkan bantuan. Untuk itu, banyak dari masyarakat miskin yang terpaksa membuat BPJS mandiri meskipun dalam kondisi sangat tidak  mampu.

"Masyarakat sangat miskin yang terpaksa membuat BPJS mandiri banyak yang merasa kesulitan akibat aturan-aturan BPJS yang sama sekali tidak berpihak pada mereka. Akibat aturan-aturan itu membuat masyarakat miskin pasrah dengan penyakit yang diderita mereka karena tak tahu harus berbuat apa sehingga banyak masyarakat yang tidak mendapatkan jaminan kesehatan dari pemerintah, " lanjut Dadan.

Aturan yang dirasa memberatkan diantaranya adalah diharuskannya memiliki rekening bank saat pendaftaran bahkan untuk kelas 3, peserta yang menunggak kartu tidak aktif, dan apabila telah melunasi iuran beserta denda, bagi pelayanan rawat inap akan tetap dikenakan denda 2,5 persen dari biaya kesehatan setiap bulan tertunggak dalam jangka waktu 45 hari setelah baru aktif kembali.

Untuk itu peserta audiensi berharap agar BPJS Kuningan dapat segera menyampaika  kepada BPJS pusat agar merubah atura-aturan BPJS yang sangat tidak berpihak pada masyarakat miskin tersebut.

"Kami menunggu itikad baik dari pihak BPJS Kuningan untuk menyampaikan pada BPJS pusat  agar aturan dibuat lebih berpihak pada masyarakat miskin. Apabila memang BPJS tidak memberikan tanggapan positif, maka kami akan melakukan aksi besar-besaran," pungkasnya. (AR27/Red)